DOSA KOLEKTIF

DOSA KOLEKTIF

Bangsa Indonesia terkenal memiliki masyarakat yang ramah, baik hati, sopan dan tidak sombong sehingga untuk mengingatkan sesamanya selalu dengan kata-kata yang lembut dan menyenangkan jika didengar, tetapi itu dulu. Saat ini masih berlaku di dalam melakukan kejahatan/dosa tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan dosa secara kolektif (bersama-sama).
Ironis kedengarannya, antara percaya dan tidak percaya, merasa tak melakukannya tetapi itulah kenyataan yang sedang terjadi di masyarakat kita. Apakah pembaca tidak percaya bahwa kita telah melakukan dosa sedara kolekif bahkan menjadi pelanggar hukum yang paling utama. Mari kita buktikan secara bersama-sama.
Semua orang sudah tahu, dan bukan bahan rahasia lagi bahwa untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), tidak hanya di beri tes tulis tetapi terdapat judi di sana, mengapa saya katakan judi karena siapapun orangnya yang bisa memberi uang suap terbesar maka itulah yang akan diterima tanpa harus melihat ia mampu atau tidak mengerjakan pekerjaannya. Namun, yang melakukan ajang perjudian ini tidak hanya satu dua orang, tetapi lebih dari itu, maka yang tidak punya uang lebih bersiap-siaplah untuk menjadi pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kita sudah sakit, karena melanggar prosedur penerimaan PNS dan melanggar hukum secara bersama-sama. Semua ini terjadi hampir dari pimpinan tertinggi hingga terendah. Jadi jika anda bukan termasuk daftar orang kaya, jangan coba-coba menjadi PNS. Secara tidak langsung, masyarakat kita melegalkan aturan yang ilegal ini, karena ingin mendapat pekerjaan.
Untuk mengurus SIM (Surat Ijin Mengemudi) saja ada 2 jalur, jalur biasa dengan jalur luar biasa, perbedaannya adalah jalur biasa membayar Rp 100.000,- dengan melakukan tes tertulis dan praktek, kemudian jalur yang luar biasa membayar Rp. 250.000,- tanpa tes tulis maupun praktek, tinggal di foto dan menunggu 5 menit bisa langsung memiliki SIM. Anehnya, masyarakat kita menyetujui cara ilegal ini, walaupun mereka sangat jengkel dengan petugasnya. Bagi para petugasnya hati-hati uangnya tidak halal, dan tidak barokah untuk dibawa pulang, karena uang itu termasuk pungutan liar. Kita menyetujui kegiatan aturan ilegal tersebut, karena tidak mau dipersulit (maka hati-hatilah orang yang mempersulit orang lain, suatu saat pasti dipersulit juga).
Uraian di atas tersebut, baru dua contoh dosa kolektif yang kita lakukan secara akbar, belum dosa kolektif yang dilakukan oknum tertetntu, apakah bangsa kita benar-benar menjadi bangsa pendosa?, menurut saya hanya orang-orang yang hatinya bersih bisa menajwab pertanyaan ini dan menemukan soulisnya. Contoh-contoh dosa kolektif ini baru dari beberapa contoh, belum dari depatemen-departemen lainnya. Pada dasarnya, masyarakat kita sebenarnya resah dan bingung menjalani aturan-aturan di negara ini, mereka terpaksa hidup dengan aturan ilegal yang semua orang tahu bahwa aturan tersebut benar-benar aturan ilegal, tetapi sampai kapan?.
Jika tidak ada lagi orang yang memberi uang suap untuk menjadi PNS dan tidak ada lagi orang yang membayar biaya pembuatan SIM secara jalur luar biasa, maka para petugasnyapun tidak akan melakukannya. Aturan ilegal terlaksana, karena ada yang menyetujui dan menyepakatinya. Pejabat negara/pegawai negeri adalah pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang melayani pegawai negeri.
Bagiamana dengan paparan tulisan ini, sudahkah kita tahu bahwa selama ini kita melanggar hukum secara kolektif, jadi jika kita menyalahkan kesalahan mutlak disebabkan oleh pemerintah itu adalah salah besar, tetapi kesalahan itu adalah kesalahan bersama. Jadi berhentilah untuk menyalahkan pemerintah atau siapapun marilah kita koreksi diri kita sendiri, sudah betulkah langkah yang kita lakukan dalam menegakkan keadilan di negeri tercinta ini.
Hukum dibuat, untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Oleh karena itu, marilah kita berbondong-bondong menuju hidup yang lebih bersih, lepaskan aturan-aturan ilegal yang menyiksa batin kita, tegakkan aturan legal setegak-tegakknya, maka kita akan memetik hasilnya. SMANGAT !!!